Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada pagi ini, Kamis, 18 Juni 2020. Pencanangan yang berlangsung secara virtual melalui media zoom meeting ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur, sebagai upaya mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi di lingkup satuan kerja BPS Kabupaten Buru.
Para saksi yang turut hadir pada acara tersebut berasal dari instansi pemerintah terkait diantaranya Bupati Buru yang diwakili oleh Asisten I dan Asisten III Setda Buru, Kapolres Buru yang diwakili oleh Kabag Sumda, Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Ketua Pengadilan Negeri Namlea, Komandan Kodim 1506/Namlea, dan Inspektur Daerah Kabupaten Buru. Turut hadir pula rohaniawan dari Kementerian Agama Kabupaten Buru yang memandu doa pada acara dimaksud.
“Saya berharap indikator-indikator utama program pencegahan yang telah ditetapkan dapat segera kita penuhi setelah kita berkomitmen melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini. Dengan Zona Integritas, kepemimpinan dan reformasi birokrasi, kita wujudkan BPS Kabupaten Buru meraih WBK di masa-masa yang akan datang”, demikian diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Buru dalam sambutannya pada acara tersebut.
Zona Integritas merupakan sebutan bagi instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, sebagai upaya mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi. Pembangunan Zona Integritas juga merupakan bagian dari Percepatan Reformasi Birokrasi yang terkait erat dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan pelayanan publik.